Pemerintah Kabupaten Way Kanan kembali menjadi pusat perhatian tajam publik. Di tengah proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk posisi Sekretaris Daerah (Sekda), dugaan kuat praktik nepotisme mencuat ke permukaan. Lembaga Swadaya Masyarakat Rubik menilai sistem pemerintahan di Way Kanan sedang diarahkan untuk membangun struktur kekuasaan berbasis relasi keluarga, bukan meritokrasi dan profesionalisme.
Panitia seleksi melalui surat resmi bernomor: 800/07/PANSEL JPTP-WK/2025 menetapkan Dr. Arie Anthony Thamrin, S.STP., M.IP sebagai peserta dengan nilai sempurna 100 dan menempati peringkat pertama dalam seleksi administrasi. Namun, publik dikejutkan oleh fakta bahwa Arie memiliki hubungan kekerabatan langsung dengan Bupati dan Ketua DPRD Way Kanan,dua tokoh sentral yang diketahui merupakan kakak beradik. Arie disebut-sebut adalah sepupu kandung mereka.
“Ini bukan sekadar pelanggaran etika, tapi indikasi nyata kerusakan tata kelola. Potensi konflik kepentingan sangat tinggi dan tidak bisa diabaikan,” tegas Feri Yunizar, Ketua LSM Rubik, kepada media ini.30 mei 2025
Feri menyoroti lemahnya fungsi pengawasan legislatif ketika Ketua DPRD memiliki hubungan darah langsung dengan Bupati. Lebih mengkhawatirkan lagi, posisi Sekda—sebagai panglima tertinggi ASN dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)—justru berpotensi diisi oleh anggota keluarga inti mereka.
“Bagaimana mungkin terjadi kontrol objektif jika seluruh titik kunci dikunci oleh satu jaringan keluarga besar?” tambah Feri.
Menurutnya, kondisi ini bukan hanya merusak prinsip-prinsip pemerintahan yang sehat, tetapi juga membuka ruang lebar bagi penyalahgunaan kekuasaan dan manipulasi anggaran secara sistemik.
Rubik menyatakan akan segera melayangkan laporan resmi ke Ombudsman RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), guna mendorong audit menyeluruh terhadap proses seleksi Sekda. Mereka juga mendesak Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk turut mengawasi independensi panitia seleksi.
Dari sepuluh peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi, tiga lainnya,Hendri Syahri, Kusuma Anakori, dan Yusron Lutfi,meraih nilai tinggi 93,75. Namun, posisi teratas ditempati mutlak oleh Arie Anthony, yang semakin memperkuat kecurigaan publik akan kemungkinan rekayasa dalam proses penilaian.
Lebih jauh, Feri memaparkan bahwa jika dibiarkan, praktik nepotisme akan membawa dampak serius terhadap demokrasi lokal dan keadilan sosial.
“Jabatan penting yang diisi bukan berdasarkan kompetensi berisiko melahirkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa kedekatan kekuasaan membuka celah penyalahgunaan anggaran secara terstruktur dan sistematis.
“Yang paling berbahaya adalah Hilangnya kepercayaan publik. Masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap institusi daerah yang dianggap tidak adil, diskriminatif, dan berpihak pada dinasti kekuasaan,” pungkasnya.
