Bandar Lampung (kaganga.id)-Kebijakan hibah Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung kepada sejumlah perguruan tinggi dinilai tidak memiliki urgensi yang jelas.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung Asroni Paslah mengatakan, bahwa hibah ke perguruan tinggi Pemkot lebih baik untuk pemenuhan fasilitas pendidikan dasar, karena masih banyak yang belum terpenuhi.
Menurutnya, sejumlah universitas negeri telah menerima bantuan hibah bernilai besar dari Pemkot, namun tidak sejalan dengan kebutuhan prioritas pendidikan di kota tersebut.
“Banyak sekali universitas negeri yang dibantu Pemkot. Pertanyaannya, apa urgensinya? Seharusnya Pemkot fokus pada pendidikan yang menjadi kewenangannya,” tegas Asroni.
Asroni mengungkapkan masih banyak sekolah dasar negeri di Bandar Lampung yang berada dalam kondisi tidak layak, mulai dari ruang kelas rusak hingga atap bangunan yang membutuhkan perbaikan mendesak.
“Daripada puluhan miliar digelontorkan untuk universitas, alangkah baiknya digunakan untuk memperbaiki sekolah yang masih banyak kekurangan,” ujarnya.
Selain itu, ia menekankan agar Pemkot menghapus pungutan komite sekolah di tingkat SMP mulai tahun 2026. Ia mengaku sudah menyampaikan langsung masukan tersebut kepada Wali Kota Bandar Lampung.
“Ibu Wali sudah setuju. Maka Pemkot harus menyiapkan skema BOSDA untuk menggantikan dana komite itu,” tambahnya.
Menurut Asroni, dana BOS dari pemerintah pusat untuk SMP saat ini hanya sekitar Rp1,3 juta per siswa per tahun, sementara kebutuhan ideal diperkirakan mencapai Rp2 juta. Selama ini, sumbangan komite menjadi pelengkap, namun tidak boleh dijadikan kewajiban yang membebani orang tua.
Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, Mulyadi Syukri, memastikan bahwa anggaran BOSDA telah mulai disiapkan untuk tahun 2026.
“Nilai anggarannya sudah dihitung dalam rapat kerja bersama Dprd beberapa hari lalu,” ujarnya.
Mulyadi juga menegaskan bahwa kebijakan penghapusan pungutan komite untuk SMP memang sudah diputuskan.
“Tahun depan Pemkot menyiapkan BOSDA sebagai gantinya,” kata Mulyadi.
