Penegasan itu disampaikan Gubernur Mirza saat memimpin Rapat Koordinasi bersama Forkopimda, instansi vertikal, serta jajaran BUMN dan BUMD di Hotel Akar, Bandar Lampung, Rabu, (16/7/2025).
“Pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri. Kita harus bersinergi demi menyukseskan tujuan bersama membangun Indonesia dari Provinsi Lampung,” ujar Mirza.
Menurut dia, pembangunan daerah lima tahun ke depan harus diarahkan agar selaras dengan prioritas nasional dan menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Program dan kebijakan pemerintah daerah, kata dia, mesti berlandaskan semangat akselerasi dan pemerataan pembangunan.
Gubernur Mirza menyoroti beberapa prioritas, di antaranya pembangunan infrastruktur, penurunan kemiskinan, hilirisasi industri, penguatan pendidikan dan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, ketahanan energi, hingga pengembangan kawasan ekonomi baru yang berkelanjutan.
“Semua itu hanya akan efektif jika kita memiliki sinergi antarlembaga dan komponen masyarakat,” katanya.
Ia juga menyinggung pentingnya mitigasi perubahan iklim dan kebencanaan yang berdampak pada kualitas lingkungan hidup, serta perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat terlantar.
Dalam forum itu, Mirza memaparkan pertumbuhan ekonomi Lampung yang mencapai 5,47 persen pada triwulan pertama 2025 (year on year), tertinggi se-Sumatera.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung tercatat sebesar Rp483,8 triliun, dengan sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan sebagai penyumbang utama sebesar 59,39 persen.
“Harapan masyarakat adalah Lampung yang aman, tenteram, dan berkeadilan. Maka arah pembangunan harus ke sana,” ujarnya.
Gubernur Mirza juga meminta dukungan konkret terhadap berbagai program prioritas daerah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Lampung sebagai lumbung pangan nasional, inisiasi lumbung energi terbarukan, penguatan koperasi Merah Putih, serta stabilitas harga pangan dan produk lokal.
Ia turut mendorong pemanfaatan aplikasi “Lampung In” sebagai platform integratif pelayanan publik dan partisipasi masyarakat.
“Dengan aplikasi ini, kita bisa mempercepat akses layanan dan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan,” pungkasnya.
