Bandar Lampung (kaganga.id)-Suara ribuan massa aksi yang memadati gerbang kantor Pemerintah Provinsi Lampung pada Senin (1/9/2025) akhirnya didengar.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) turun langsung menyambut gelombang demonstran dengan ajakan berdialog.
Berbekal pengeras suara, Mirza sapaan akrab gubernur berupaya meredakan ketegangan di tengah kerumunan mahasiswa dan masyarakat. Ia menegaskan pemerintah daerah terbuka pada kritik dan siap menyalurkan tuntutan rakyat.
“Terima kasih sebesar-besarnya kepada adik-adik mahasiswa dan seluruh instrumen masyarakat Lampung yang hadir hari ini. Kalian telah membuktikan bahwa kita cinta dengan daerah kita, cinta dengan masyarakat kita,” ujar Mirza.
Ia menilai kehadiran massa di kantor pemerintahan bukan ancaman, melainkan bagian dari dinamika demokrasi.
“Ketika tidak ada kesesuaian, adik-adik hadir di sini untuk menyampaikan aspirasi. Saya bersama seluruh jajaran pemerintah, kepolisian, dan anggota DPRD hadir untuk mendengarkan,” katanya.
Mirza berjanji akan menampung seluruh aspirasi dan memperjuangkannya ke pemerintah pusat.
“Pemerintah telah mendengar dan membenarkan aspirasi teman-teman sekalian. Ini akan menjadi pendorong bagi kami untuk memperjuangkannya ke Jakarta,” ucapnya.
Ia juga mengapresiasi jalannya aksi yang tertib tanpa kericuhan.
“Tolong jaga Provinsi Lampung dari hari ini, besok, sampai masa depan. Karena kalianlah masa depan Lampung,” pungkasnya.
Adapun perwakilan mahasiswa menyodorkan 10 tuntutan utama dalam aksi ini. Di antaranya:
1. Pengesahan RUU Perampasan Aset.
2. Pemotongan gaji dan tunjangan anggota DPR.
3. Peningkatan kesejahteraan dosen dan guru.
4. Desakan agar Presiden Prabowo memecat menteri-menteri yang dianggap problematik.
5. Permintaan kepada ketua partai untuk merestrukturisasi kader bermasalah di eksekutif maupun legislatif.
6. Reformasi total Polri dan pengadilan bagi pelaku pembunuhan Affan Kurniawan.
7. Evaluasi kinerja Polda Lampung.
8. Penolakan RKUHAP.
9. Penolakan efisiensi anggaran sektor pendidikan dan kesehatan.
10. Hentikan penggunaan pajak rakyat untuk menindas rakyat serta laksanakan reforma agraria sejati, termasuk pembebasan lahan bagi petani di Anak Tuha.
