Oleh : Abung Mamasa
Pemimpin Redaksi Harian Kandidat
Demokrasi tidak diuji ketika rakyat memuji penguasanya. Demokrasi justru diuji ketika penguasa menerima kritik dari rakyatnya sendiri.
Dua pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menjadi perdebatan publik, yakni ajakan kepada pihak yang merasa Indonesia suram untuk “mencari negara lain”, serta penyebutan wartawan, jurnalis, pengamat, dan LSM sebagai “londo ireng” dalam konteks adanya pihak yang dianggap melayani kepentingan asing tentunya menimbulkan pertanyaan mendasar yaitu apakah kritik masih dipandang sebagai bagian dari demokrasi, atau mulai dianggap sebagai bentuk permusuhan terhadap negara?
Seorang presiden bukan hanya pemimpin bagi mereka yang memilihnya. Ia juga presiden bagi mereka yang mengkritiknya.
Karena itu, setiap kalimat yang keluar dari kepala negara memiliki bobot moral dan politik yang jauh lebih besar dibandingkan ucapan seorang politisi biasa.
Ajakan “kalau tidak suka silakan cari negara lain” memang dapat dipahami sebagai ungkapan untuk mendorong optimisme. Namun ketika disampaikan oleh seorang kepala negara kepada masyarakat yang menyampaikan kritik, pesan yang diterima publik bisa berbeda.
Bagi sebagian orang, kalimat itu terdengar seperti penolakan terhadap suara warga negara yang justru menggunakan hak konstitusionalnya.
Padahal Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat. Kritik bukan tindakan makar. Kritik adalah mekanisme koreksi agar kekuasaan tidak kehilangan arah.
Lebih problematis lagi adalah penggunaan istilah “londo ireng” yang dikaitkan dengan wartawan, jurnalis, pengamat, dan LSM.
Memang, tidak semua media atau organisasi masyarakat sipil bebas dari kepentingan. Kritik terhadap integritas mereka adalah hal yang sah apabila disertai bukti. Namun pelabelan secara luas terhadap profesi tertentu berpotensi menimbulkan stigma terhadap kelompok yang justru berperan sebagai pengawas kekuasaan.
Pers yang bebas bukan musuh negara. Pers adalah salah satu pilar demokrasi. Tanpa pers yang kritis, korupsi lebih mudah tumbuh, penyalahgunaan kekuasaan lebih sulit terungkap, dan suara rakyat semakin jauh dari pengambilan kebijakan.
Sejarah menunjukkan bahwa hampir semua rezim yang kehilangan kemampuan menerima kritik akan semakin jauh dari rakyatnya.
Ulama besar Imam Syafi’i pernah berkata:
“Pendapatku benar, tetapi mungkin salah. Pendapat orang lain salah, tetapi mungkin benar.”
Kalimat ini mengajarkan kerendahan hati intelektual. Sehebat apa pun seorang pemimpin, selalu ada kemungkinan bahwa kritik rakyat mengandung kebenaran yang patut didengar.
Khalifah Umar bin Khattab juga pernah berkata:
“Tidak ada kebaikan pada kalian jika kalian tidak mengatakan yang benar kepada kami. Dan tidak ada kebaikan pada kami jika kami tidak mau mendengarkannya.”
Inilah teladan kepemimpinan dalam Islam. Seorang pemimpin tidak hanya berani berbicara, tetapi juga berani mendengar.
Dari dunia modern, Nelson Mandela pernah mengingatkan:
“A critical, independent and investigative press is the lifeblood of any democracy.”
Pers yang kritis bukan ancaman demokrasi, melainkan denyut nadi demokrasi itu sendiri.
Sementara Mahatma Gandhi mengingatkan bahwa perbedaan pendapat tidak boleh dianggap sebagai pengkhianatan. Bangsa yang besar bukan bangsa yang membungkam kritik, melainkan bangsa yang mampu menjawab kritik dengan argumentasi dan kebijakan yang lebih baik.
Pada akhirnya, rakyat membayar pajak, memilih pemimpin, dan memberikan mandat melalui pemilu. Mereka berhak bertanya ketika kebijakan dianggap keliru. Mereka berhak mengkritik tanpa harus merasa dianggap tidak nasionalis atau disuruh mencari negara lain.
Pemimpin yang kuat bukanlah pemimpin yang berhasil membungkam kritik. Pemimpin yang kuat adalah mereka yang mampu mengubah kritik menjadi bahan introspeksi.
Karena sejarah berkali-kali membuktikan bahwa kekuasaan tidak runtuh karena kritik, tetapi sering runtuh karena menolak mendengarkan kritik.
Wallahualam bishawab
Tabikpun
