Bandar Lampung(kaganga.id)— Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Elly Wahyuni, menegaskan pentingnya strategi konkret dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menjaga stabilitas fiskal daerah pada APBD 2026. Hal ini disampaikan menyusul berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat dan adanya kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) yang langsung dialokasikan ke kabupaten/kota.
“APBD 2026 kita memang harus memperhatikan kondisi transfer pusat yang berkurang, termasuk kebijakan DBH yang sekarang langsung ke kabupaten/kota. Karena itu, kita harus berusaha meningkatkan penerimaan daerah, bukan hanya bergantung dari pajak, tapi juga dari sektor non-pajak,” ujar Elly Wahyuni. Jum’at (29/08/2025).
Untuk itu, Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung tersebut menekankan perlunya pemerintah daerah mempersiapkan perangkat hukum sejak dini, baik dalam bentuk peraturan daerah (Perda) maupun regulasi turunan lainnya, untuk menggali potensi PAD yang lebih luas. Salah satu langkah yang didorong adalah penataan sektor tambang yang selama ini banyak berjalan tanpa legalitas.
“Masih banyak retribusi yang bisa kita gali. Misalnya, tambang-tambang ilegal bisa kita legalkan dengan payung hukum. Jangan hanya terfokus pada pajak, tapi juga pada pengelolaan aset daerah yang selama ini belum maksimal. Kalau perlu, bisa kita kerjasamakan dengan pihak ketiga agar pengelolaannya lebih efisien,” tegasnya.
Selain itu, Ketua PIRA Provinsi Lampung melanjutkan. Pihaknya, juga menyoroti perlunya peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil PAD. Menurutnya, masih banyak potensi kebocoran, termasuk dalam pengelolaan sewa aset daerah seperti gedung dan fasilitas umum.
“Seluruh OPD penghasil PAD harus benar-benar maksimal. Selama ini masih banyak kebocoran, contohnya sewa-sewa gedung yang tidak optimal. Ke depan, ini harus kita benahi agar kontribusi PAD semakin besar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bendahara DPD Gerindra Lampung juga mengakui bahwa selama ini sejumlah OPD belum mampu merealisasikan program kerja secara optimal akibat efisiensi anggaran.
“Kondisi ini harus menjadi dorongan untuk mencari sumber PAD baru agar Lampung tidak terlalu bergantung pada kebijakan pusat,” tegasnya.
